MEMUAT BERITA...

Pemerintah dan DPR Sepakati Belanja Negara 2027 Rp4.106,26 Triliun

Tim Towa - Towa News
Selasa, 29 September 2026 14:01 WIB
Pemerintah dan DPR Sepakati Belanja Negara 2027 Rp4.106,26 Triliun
(dok.istimewa)

Towa News, Jakarta – Pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja negara dalam APBN 2027 sebesar Rp4.106,26 triliun. Angka ini naik Rp9,07 triliun dari usulan sebelumnya Rp4.097,19 triliun, Selasa (29/9/2026).

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp735 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut tambahan itu ditujukan untuk program prioritas nasional.

"Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional," kata Said di Jakarta, Selasa.

Penyampaian itu berlangsung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Said memastikan kenaikan target pendapatan dan belanja tidak mengubah target defisit APBN 2027. Defisit tetap dipertahankan 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, kenaikan belanja diikuti naiknya pendapatan negara dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kami ikuti dengan tanggung jawab untuk menaikkan target pendapatan negara melalui dua pilar sumber pendapatan negara, yakni perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Dengan demikian, kenaikan belanja negara tidak kita bebankan ke pembiayaan utang," ujar Said.

Pendapatan negara disepakati Rp3.435,10 triliun, naik Rp9,07 triliun dari sebelumnya Rp3.426,03 triliun.

Rinciannya, penerimaan perpajakan ditetapkan Rp2.911,95 triliun, naik Rp4 triliun dari sebelumnya Rp2.907,95 triliun. Adapun PNBP dipatok Rp522,48 triliun, naik Rp5,07 triliun dari sebelumnya Rp517,41 triliun.

Said menjelaskan, peningkatan target perpajakan bertumpu pada pembinaan tata kelola, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi. Faktor lainnya adalah pertumbuhan perpajakan alamiah serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Perluasan basis pemajakan juga harus berhati-hati agar tidak membebani kehidupan ekonomi rakyat," kata Said.

Pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakati asumsi dasar ekonomi makro APBN 2027, sebagai berikut:

  • Pertumbuhan ekonomi: 6,0 persen
  • Inflasi: 2,5 persen
  • Suku bunga SBN tenor 10 tahun: 6,9 persen
  • Nilai tukar rupiah: Rp17.500 per dolar AS
  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 75 dolar AS per barel
  • Lifting minyak bumi: 612,5 ribu barel per hari
  • Lifting gas bumi: 954 ribu barel setara minyak per hari
Bagikan Artikel:

Diskusi & Komentar

Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!

Masuk untuk Bergabung ke Diskusi