Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Demokrasi Melalui Indeks Demokrasi Indonesia

Dipublish oleh Admin | 16 Juli 2025, 09.59 WIB

Towa News, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat dalam pembangunan demokrasi dengan menjadikannya sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Komitmen ini diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang kini memasuki tahap rekonsiliasi data.

Kepala Bidang Kepemiluan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Themy Usman, menekankan pentingnya akurasi dan independensi dalam penghitungan IDI. Hal ini bertujuan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengevaluasi pembangunan demokrasi di Indonesia.

"Indeks Demokrasi Indonesia harus dihitung secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan independen. Hal tersebut menjadi penting, agar menghasilkan angka-angka yang dapat menilai dan mengevaluasi pembangunan demokrasi di Indonesia," kata Themy saat memimpin rapat koordinasi, Senin (14/7/2025).

IDI sebagai Tolok Ukur Demokrasi

Themy menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia dapat diukur melalui IDI yang dihitung setiap tahun. Sebagai indeks komposit, IDI mengukur tingkat perkembangan demokrasi dan menjadi salah satu tolok ukur penyelenggaraan demokrasi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) turut berkomitmen mendukung penyelesaian penghitungan IDI sebagai ukuran strategis pembangunan demokrasi. Indeks ini digunakan pemerintah dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJMN 2020-2024, RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, dan RPJPD 2025-2045. IDI juga menjadi indikator Sustainable Development Goals (SDGs).

Tahap Rekonsiliasi Data

Saat ini, proses pengukuran IDI telah memasuki tahap rekonsiliasi data. Pada tahap ini dilakukan verifikasi silang data IDI yang sebelumnya telah diverifikasi dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang memiliki sumber data terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah menargetkan angka IDI akan segera dirilis.

Kemenko Polkam menekankan urgensi perilisan IDI karena fungsinya sebagai pendeteksi penguatan atau pelemahan demokrasi di tingkat pusat dan daerah pada aspek-aspek yang diukur. Oleh karena itu, nilai IDI harus segera dirilis dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Koordinasi Lintas Lembaga

Rapat koordinasi yang dipimpin Themy dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BPS Pusat, dan BPS Provinsi seluruh daerah di Indonesia. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid untuk memastikan partisipasi optimal dari seluruh stakeholder terkait.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait