Towa News, Jakarta - Polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah sejumlah politisi PDI Perjuangan menyoroti sumber pendanaan program tersebut. Namun, Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra sekaligus Waketum Tidar, Kawendra Lukistian, menegaskan anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan yang telah disepakati bersama di parlemen dan manfaatnya kembali langsung kepada siswa dalam bentuk makanan bergizi.

Kawendra menjelaskan, anggaran pendidikan nasional pada tahun 2026 justru mengalami peningkatan signifikan. Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah naik dari Rp33,54 triliun pada 2025 menjadi Rp56,68 triliun pada 2026. Kemudian anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meningkat dari Rp57,68 triliun menjadi Rp61,87 triliun. Sementara itu, anggaran Kementerian Agama juga naik dari Rp65,92 triliun menjadi Rp75,62 triliun, serta anggaran Kementerian Kebudayaan turut mengalami kenaikan.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyasar belanja birokrasi yang tidak efisien, seperti perjalanan dinas, rapat, alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial. Anggaran tersebut kemudian dialihkan ke program yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk MBG.

“Sesat pikir dan salah memahami data sebut MBG memotong anggaran pendidikan. Faktanya yang dipangkas itu inefisiensi biaya rapat, perjalanan dinas, ATK, dan seremonial, lalu dialihkan ke pos pendidikan untuk siswa,” ujar Kawendra, Jumat (27/2/26).

Ia menegaskan, anggaran pendidikan tersebut pada prinsipnya tidak hilang, melainkan kembali kepada siswa dalam bentuk pemenuhan gizi guna menunjang proses belajar.

Namun, kritik yang disampaikan politisi PDIP dinilai Kawendra sebagai sikap yang berlebihan, mengingat proses penganggaran telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR, termasuk fraksi PDIP.

“Ah caper itu! Proses penganggaran pemerintah itu tidak sekonyong-konyong, semua berproses di DPR. Kalau mau menolak harusnya sebelum disahkan, mereka kan bagian dari parlemen juga,” tegasnya.

Ia juga membantah anggapan seolah anggaran MBG merupakan temuan yang selama ini disembunyikan pemerintah.

“Jadi apa yang disampaikan mereka itu dokumen resmi, bukan yang disembunyikan. Jangan seolah membongkar sesuatu padahal itu dokumen resmi yang telah disepakati bersama, termasuk mereka,” kata Kawendra.

Lebih lanjut, ia menyebut anggaran pendidikan Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah juga memiliki program revitalisasi sekolah secara nasional.

“Anggaran di sektor pendidikan kita tahun ini tertinggi dalam sejarah, plus ada rencana program direktif presiden untuk merevitalisasi seluruh sekolah di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 300.000 sekolah yang dibagi selama lima tahun,” ujarnya.

Menurut Kawendra, program MBG merupakan bagian dari investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat banyak negara telah lebih dahulu menerapkan program serupa.

“Prinsipnya MBG ini untuk masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita. Indonesia ini tertinggal, karena lebih dari 100 negara lain sudah melakukannya, bahkan ada yang sudah sejak dua puluh tahun lalu seperti Korea,” pungkasnya.

Program MBG sendiri dirancang sebagai bagian dari kebijakan pendidikan dan pembangunan manusia, dengan tujuan memastikan anggaran negara benar-benar dirasakan langsung oleh siswa, tidak hanya terserap dalam belanja administratif, tetapi juga dalam bentuk dukungan gizi yang menunjang kesehatan dan konsentrasi belajar.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.